Bisnis, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik banyak kehilangan potensi penerimaan negara dari unsur dividen negara. Musababnya, diperkirakan ada 21 dari lebih dari 100 badan usaha milik negara yang mengalami kerugian. “Karena rugi maka dipastikan tidak setor dividen,” kata Sri di Kompleks Parlemen, Rabu, 30 Agustus 2017.

Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno memaparkan, target penerimaan dividen hingga semester I sudah tercapai Rp 32 triliun dari target Rp 43,7 triliun. Meski begitu, target tersebut diyakini bisa tercapai dan tumbuh enam persen dari tahun lalu. Karena itu, dia juga berharap untuk komisi BUMN terus mengawasi kinerja para BUMN agar tetap akuntabel.

Meski begitu, Menkeu mengapresiasi kepatuhan pajak para perusahaan pelat merah. Sejak 2013 setoran pajak yang diterima negara meningkat dari Rp 194 triliun menjadi Rp 211 triliun. “Pembenahan memang harus terus dilakukan, terutama soal sumber daya manusia agar bisa mengikuti sistem pegawai negeri,” ujar Sri Mulyani.

Dari 21 BUMN yang diproyeksi tak setor dividen beredar nama PT Krakatau Steel (persero) Tbk, PT Kimia Farma (persero) Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kinerjanya jeblok lantaran kalah saing dengan swasta. Perum Bulog dan PT Pertamina (Persero) harus menderita kerugian lantaran menjalankan tugas negara menstabilkan harga pangan dan bahan bakar minyak.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Putro menyatakan pihaknya bakal memantau betul kinerja seluruh BUMN. Kementerian, kata dia, menghitung ada 24 BUMN yang masih merugi hingga semester I 2017 ini. Bahkan sembilan di antaranya dalam status sakit seperti PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Iglas (Persero).

Imam tak menampik buruknya kinerja BUMN yang merugi tak lepas dari kemampuan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, inefisiensi operasional yang menyebabkan besar pasak daripada tiang juga jadi salah satu faktor utamanya. “Pembinaan pasti kami ketatkan, kalau perlu lakukan restrukturisasi agar BUMN rugi hilang,” kata Imam.

Selain urusan persaingan, anggota Komisi VI Iskandar Syaichu mengatakan pemerintah perlu mengawasi proyek pemerintah agar benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, saat ini ada anomali di mana proyek infrastruktur jalan dan kereta api negara justru dinikmati oleh pengembang swasta di Cikarang. “Itu proyek ada penyertaan modal negara. Tidak elok,” katanya.

Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN untuk bisa membentengi campur tangan asing. Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Diyah Pitaloka, PT Pelindo II dan Krakatau Steel terlihat amat patuh terhadap investornya yang berasal dari Hong Kong dan Korea Selatan. “Jangan nanti malah dicaplok semua,” kata dia.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan dalam revaluasi aset negara terbaru ada setidaknya nilai dari kepemilikan negara dalam BUMN sekitar Rp 2.591 triliun. Nilai itu juga termasuk komponen hak kekayaan intelektual. “Dari data yang terupdate ini bisa diciptakan juga nilai tambah untuk penerbitan SBSN,” kata Isa.

 

ANDI IBNU